Komentar
Ketua Perhimpunan Masyarakat Maritim Banten ( PMMB), Isbatullah Alibasja
CILEGON— Menjelang masa transisi kepemimpinan Walikota Cilegon dari Helldy Agustian ke Robinsar di awal tahun 2025, keberlangsungan operasional usaha salah satu BUMD milik Kota Cilegon, yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) kembali diusulkan untuk segera bangkit dengan membangun Pelabuhan Warnasari yang sekian lama belum kunjung terealisasi karena ragamnya persoalan.
"Gagasan PCM harus kembali digaungkan, problemnya sederhana, hanya soal jalan akses yang tertahan Krakatau Steel, izin jetty yang masih mengambang, serta investor yang akan membangun Jetty dan fasilitas pelabuhan lainnya, kebutuhannya bisa mencapai angka 500 miliar lebih," kata Ketua Perhimpunan Masyarakat Maritim Banten (PMMB), Isbatullah Alibasja, Kamis (2/1/2025).
Untuk itu, PMMB mengusulkan agar PT PCM bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait yang sejalan untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari yang sudah dicanangkan sejak belasan tahun yang lalu.
"Maka PCM tidak bisa melangkah sendiri, PCM harus HK menggandeng BGD BUMD Propinsi dan KBS, selama PCM menjadi pemegang saham mayoritas (70%) gagasan pelabuhan bisa teriwujud, BGD bisa membeli saham PCM sebesar 20 persen, sementara KBS bisa membeli saham 10 persen atau opsinya jalan akses dikonversi jadi saham KBS," jelas aktivis senior yang akrab disapa Isbat ini.
Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Warnasari bisa mendongkrak pendapatan daerah yang signifikan, mengingat sangat potensialnya wilayah pesisir Cilegon dari sisi maritim yakni sektor pelabuhan.
"Persoalan PCM harus direalisasikan sesegera mungkin, agar ada peningkatan PAD dari sektor pelabuhan, seperti yang kita ketahui APBD Cilegon hari ini mengalami defisit akibat kebijakan Walikota yang ugal-ugalan ucapan dalam mengelola keuangan daerah, sebagian defisit itu disumbang dari proyek pembangunan RSUD yang terkesan dipaksakan, belum lagi program- program lain yang merupakan janji politik walikota," ujarnya.
"Pendek kata, walikota baru tentu akan kena getahnya, tahun pertama pasti akan terasa berat, tapi selama walikota baru kreatif menggali alternatif PAD problem defisit anggaran bisa diselesaikan, salah satu solusinya tentu mendorong kembali program strategis daerah yakni PCM, selain itu walikota baru juga harus mampu melobi industri agar membuat NPWP di Cilegon, agar bagi hasil pajak meningkat, hari ini dan kemarin yang memperoleh keuntungan bagi hasil pajak daerah adalah Pemprov Jakarta, karena kebanyakan industri membuat NPWP di Jakarta," Sambung Isbat, tegas.
Selain sektor pelabuhan, Isbat juga mendorong Walikota Cilegon yang baru bisa mencari alternatif PAD lain dari program Pusat Pengolahan Limbah B3 Cikerai.
"Walikota baru harus segera membuat BUMD yang akan mengelola Pusat Pengolahan Limbah B3, tentunya Walikota baru bisa mengggandeng investor dan pihak swasta untuk membangun fasilitas pengolah limbahnya, opsinya sama, beri sektor swasta saham 30 persen, sisanya yang 70 persen dikuasai oleh BUMD Pengolahan Limbah B3 Cikerai. Tanpa melibatkan pihak swasta APBD kita bisa terkuras," terangnya.
Isbat juga menegaskan, dibalik semua persoalan di Kota Cilegon terdapat alternatif penyelesaiannya.
"Walikota baru harus kreatif dan jeli melihat peluang dan potensi industri di Cilegon," ucap Isbat.
"Selamat berjuang Robinsar- Fajar Hadi Prabowo!," tandasnya. (*/red)
#Ekonomi
