Serikat Mahasiswa Banten Melawan Tolak Pembangunan PIK 2

Iklan Semua Halaman

Serikat Mahasiswa Banten Melawan Tolak Pembangunan PIK 2

Senin, 13 Januari 2025
Konsolidasi Serikat Mahasiswa Banten Melawan


SERANG— Serikat Mahasiswa Banten Melawan (Sembawan)  mengadakan diskusi, Rekonsiliasi dan Konsolidasi menyoal pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang melibatkan wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, pada Jumat, 10 Januari 2025, di Caffe Ladeugh Palima.

Serikat Mahasiswa Banten Melawan (SEMBAWAN) dalam diskusi tersebut menyoroti  persoalan yang muncul akibat proyek tersebut, terutama terkait pembebasan lahan yang dianggap tidak adil dan mendeklarasikan Penolakan terhadap pembangunan PIK 2 tersebut.

Koordinator Serikat Mahasiswa Banten Melawan, Wildan,menyampaikan pembangunan PIK 2 telah menjadi isu serius di berbagai media, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat setempat. “Proses pembebasan lahan dipenuhi dengan laporan intimidasi, ancaman, hingga manipulasi harga. Banyak warga kehilangan hak atas tanah mereka dengan cara-cara yang merugikan,” ujar Wildan.

Sembawan menilai proyek ini lebih mengutamakan keuntungan ekonomi segelintir pihak dibanding kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut Wildan, banyak warga yang menggantungkan hidup dari tanah yang mereka miliki terpaksa menyerah akibat tekanan dari pihak tertentu. “Pembangunan seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan merusak tatanan sosial dan memperbesar kesenjangan,” tegasnya.

Wildan juga menyampaikan keprihatinannya atas dampak pembangunan ini, terutama bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Serang. “Kami mengkaji dan mengadvokasi permasalahan ini. Pembangunan PIK 2 akan membawa dampak buruk, terutama terhadap nelayan, petani, dan penambak yang kehilangan mata pencaharian mereka,” katanya.

Sembawan mendesak pemerintah dan pihak pengembang untuk mengevaluasi kebijakan ini, serta memastikan pembebasan lahan dilakukan secara adil dan transparan. Mereka juga menyerukan agar masyarakat terdampak mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai nilai properti mereka.

“Kami akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan ini. Pembangunan yang berpihak pada rakyat harus menjadi prioritas, bukan sekadar menguntungkan pihak tertentu,” pungkas Wildan

Proyek PIK 2 terus menuai polemik di tengah masyarakat, dengan sejumlah elemen, termasuk mahasiswa, yang berkomitmen mengawasi jalannya pembangunan demi keadilan sosial. (*/red)

#Pembangunan
close