Komentar
Dalam laporan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang 2019 - 2020, terdapat program-program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan di kabupaten ini. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Tahun 2020, PKH untuk Kabupaten Pandeglang bersumber dari dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp157,6 miliar disalurkan untuk 76.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 5.301 KPM di antaranya telah graduasi mandiri.
Selain itu, Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Program Sembako tahun 2020 bersumber ari dana APBN Rp168,1 miliar dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Rp66,5 juta. Total anggaran Rp168,2 miliar disalurkan untuk 115.457 KPM di Kabupaten Pandeglang.
Adapun dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, saat ini Pemerintah Pusat tengah melaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kabupaten Pandeglang. Tercatat higga 2 Oktober, BSB di kabupaten ini telah telah terdistribusi kepada 13.342 KPM atau sebanyak 26.684 karung (17,5%).
Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah dan sedang melaksanakan berbagai program seperti Bantuan Sosial Sembako (BSS), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako dan program Bantuan Sosial Beras (BSB) sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan bahwa tujuan utama pemberian bansos ini adalah untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami guncangan ekomoni yang dahsyat selama masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Komisi VIII mengingatkan agar bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan tepat pakai.
“Kami berharap program-program yang ada saat ini tidak tumpang tindih, baik itu bantuan yang bersumber dari berbagai Kementerian Lembaga ataupun dari dana daerah,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat wawancara di Pendopo Bupati Pandeglang, Banten, Senin, (12/10/2020).
Adapun selain itu, tujuan kedatangan Komisi VIII adalah untuk mengetahui perkembangan penyaluran bansos, masalah, dan kendala apa yang dialami selama proses penyaluran bansos serta mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten tersebut.
"Kami mengapresiasi serapan anggaran kementerian sosial dalam upaya penanganan dampak COVID-19," terangnya. (RHM/red)
