Komentar
SERANG,- (WA) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa peduli rakyat Banten (Gempur), yakni HAMAS, SWOT, LMND, HMI MPO, IMAWA, MAPING, HMTL DAN FMI. Melakukan aksi memperingati 20 tahun Provinsi Banten, di KP3B, Kota Serang, Banten, berakhir ricuh, Minggu (4/10/2020).
Korlap Aksi, Fahmi Fakhrurrozi menyebut, kepemimpinan WH-Andika Bobrok, dikarenakan rakyat Banten masih belum mendapatkan apa yang dicita-citakan dalam semangat pendirian Banten yaitu kesejahteraan. Banten justru melulu didera oleh problematika yang sama setiap rezimnya, yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Segala macam janji manis terkait penuntasan masalah KKN telah menjadi bualan semata, hingga rezim yang dipimpin oleh WH-Andika.
"Bagaimana tidak, banyak proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Banten sarat akan nuansa korupsi. Terkini, megaproyek pembangunan Sport Center di Kecamatan Curug, Kota Serang tersandung kasus korupsi. Bahkan kasus tersebut menyeret nama salah satu pejabat yang saat ini duduk di kursi dewan," tegasnya.
Aroma kolusi dan nepotisme di kepemimpinan rezim WH-Andika pun semakin tercium oleh rakyat, mana kala WH-Andika mengangkat orang-orang terdekatnya dalam jabatan strategis di Pemprov Banten.
"Di sisi lain, masyarakat menghadapi berbagai problematika lingkungan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan hak akses bagi penyandang disabilitas," ungkapnya.
Menurutnya, Pilkada serentak yang di selenggarakan di tengah pandemi Covid-19 ini tidak efektif dan dapat menimbulkan klaster baru.
Sehingga Gempur menuntut, Pilkada agar dapat ditunda terlebih dahulu.
"Kami menuntut agar pilkada serentak ini dapat di tunda terlebih dahulu agar tidak terjadi klaster baru," tandasnya.
Dalam aksi yang melibatkan puluhan mahasiswa itu, pihak kepolisian dianggap bertindak anarkis saat mengamankan jalannya aksi massa yang ingin bertemu dengan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi bentrok antara massa aksi dengan aparat keamanan.
Bentrokan berujung pada penyeretan salah satu peserta aksi, Diebaj. Beruntungnya, saat sedang diseret oleh salah satu oknum polisi, massa aksi lain menyelamatkan.
"Kami hanya bertahan di barisan sembari menunggu Gubernur Banten ataupun perwakilan Pemprov Banten menemui kami, tapi polisi malah mengatakan kami memprovokasi dengan memukul dan mengatakan kata-kata kasar," ungkapnya
Diebaj mengaku, ia yang ditendang terlebih dahulu oleh polisi dengan inisial B. Dan pada saat ia ingin menyelamatkan rekannya yang sedang ditarik dan dipukul oleh polisi, justru malah dia ditarik dan diseret oleh polisi.
"Tidak hanya itu, saya juga diinjak oleh pihak kepolisian. Saya menyayangkan hal tersebut," ucapnya yang merupakan ketua HMI MPO Cabang Serang.
Ia menyayangkan sikap anarkis aparat kepolisian yang ditugaskan untuk mengamankan jalannya aksi. Diebaj memandang bahwa saat itu pihak kepolisian bukan mengamankan, akan tetapi memprovokasi massa aksi.
"Seharusnya polisi mengamankan aksi bukan malah memprovokasi apalagi bertindak represif," tandasnya. (Red)
