Komentar
SERANG— Aksi unjuk rasa perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) berujung pada audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten yang dimediasi oleh pihak Kepolisian Sektor Curug dan Polresta Serang Kota.
Dalam audiensi yang di tengahi oleh Kapolsek Curug, Dedi Rudiman, dan dihadiri beberapa staff kepala seksi Dinas PUPR Provinsi Banten, Senin (12/12) menuai tanggapan negatif dari perkumpulan GMAKS.
Ketua GMAKS, Saeful Bahri mengatakan diskusi yang seharusnya memberikan jawaban kongkrit dan faktual dari beberapa pertanyaan masyarakat hanya dijawab berdasarkan pengamatan saja tanpa adanya bukti hasil lab dan dokumentasi lapangan.
Menurut Saeful Bahri, pihak PUPR dalam hal ini seolah menyepelekan permasalahan dengan mengirimkan beberapa staff Kasi untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rakan aksi.
"Diskusi seharusnya diisi dengan orang-orang yang berwenang dan melampirkan bukti jawaban dari surat pertanyaan yang telah kita kirimkan sebelumnya" ujarnya.
Saeful menambahkan pihak GMAKS sebagai kontrol sosial memerlukan jawaban aktual dan faktual terkait laporan masyarakat dari beberapa proyek yang di duga gagal perencanaan, namun pihak PUPR dalam hal ini tidak dapat memberikan jawaban.
"Beberapa proyek diduga gagal perencanaan terbukti dengan banyak proyek yang mendapatkan penambahan waktu pengerjaan yang berdampak menyusahkan masyarakat pengguna jalan dan jembatan," ucapnya.
Lebih lanjut, Saeful Bahri mengatakan dugaan kegagalan perencanaan terbukti dari banyaknya proyek yang di berikan tambahan waktu pelaksanaan, hal tersebut menurutnya telah merugikan negara karna proyek tidak selesai sesuai dengan perencanaan awal.
"Mulai dari persiapan, tender hingga pelaksanaan semuanya dibiayai oleh uang negara, jika tidak selesai berati merugikan negara dengan membuang anggaran persiapan rapat dan lain-lain," bebernya.
Sementara itu, Ketua LSM Komunitas Pemantauan Korupsi Nusantara (KPK-N) Perwakilan Banten, Aminudin yang juga turut hadir dalam diskusi mengatakan jika sampai hari Kamis (15/12) mendatang, pihak PUPR belum memberikan jawaban maka akan terjadi demo besar-besaran di depan Kantor Dinas PUPR Provinsi Banten.
"Kita siap demo Koalisi besar-besaran jika pertanyaan kami belum di jawab," tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Notulen sekaligus juru bicara dari pihak PUPR, Romi ngakui bahwa diskusi tersebut bersifat dadakan dan belum memiliki jawaban berdasarkan hasil aktual dari lapangan.
"Hasil diskusi ini akan kita laporkan kepada Kepala Dinas dan nantinya akan kita kirimkan jawaban dari pertanyaan tadi" ucapnya saat penutupan diskusi di lantai 3 Gedung PUPR Provinsi Banten (12/12)
Romi menambahkan ada 9 poin pertanyaan yang di lontarkan oleh rekan-rekan Ormas dan LSM pada diskusi kali ini yang nantinya akan di jawab bersamaan dengan 7 poin pertanyaan dari GMAKS yang juga belum dijawab. (*red)
#Pembangunan
