Komentar
Para pekerja proyek Rehab Pagar DPUPR Kota Cilegon, sudah mengenakan perlengkapan Safety K3
CILEGON— Setelah mendapat sorotan dari elemen masyarakat, pihak pelaksana proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, akhirnya mengganti material besi sesuai spesifikasi.
Hal itu dikatakan Ketua LSM Japati Kota Cilegon, Ari Hermawan yang mengklarifikasi informasi setelah kembali melakukan pengawalan terhadap proyek yang dikerjakan oleh CV Baraka Balakosa dalam pembangunan pagar di kantor DPUPR Kota Cilegon.
"Semula kita dapati besi ukuran yang diduga tidak sesuai spek. Akhirnya setelah kita tegur pihak pelaksana mengganti besi sesuai spesifikasi dengan besi tiang pagar ukuran dan batas toleransi," tegasnya.
"Kita juga sudah cek langsung di lapangan, semua besi sudah diganti pihak pelaksana proyek yang mengatakan itu lantaran salah pesan di toko material. Pihak pelaksana juga kecewa terhadap toko material yang melakukan kesalahan ukuran dalam mengirimkan material," sambungnya.
Selain itu, aktivis yang akrab disapa Ari Dumung ini menyebutkan, pihak pelaksana proyek sebesar Rp 169.400.000 dari APBD Kota Cilegon Tahun 2024 ini, sudah menegur para pekerja yang mengabaikan safety K3.
"Dan tadi kita cek para pekerja sudah lengkap mengenakan Safety K3 sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3. Sudah pakai helm, sepatu, rompi dan perlengkapan lainnya. Dan dari sisi transparansi papan informasi proyek juga sudah dipindah, dipasang di depan," ucapnya.
Untuk itu, LSM Japati Cilegon mengucapkan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon yang sudah tanggap menyikapi sorotan elemen masyarakat. Begitu juga dengan pihak kontraktor CV Baraka Balakosa yang langsung memperbaiki kesalahan yang dilakukan.
"Apresiasi untuk Pak Tb. Dandi selaku Kadis PU Cilegon yang tegas ikut menegur pihak pelaksana. Terima kasih juga untuk pihak Direksi CV Balakosa yang sudah mengganti spek sesuai RAB dan memperbaiki kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan," ucap Ari Dumung.
"Ini lah peran kita sebagai control sosial dalam mengawasi dan mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik," tandasnya. (*/red)
#Pembangunan
