Ini Klarifikasi PT KO ONE Terkait Dugaan Karyawan yang di PHK dan Tidak Dapat Pesangon

CILEGON—  Manajemen PT KO ONE memberi keterangan terkait adanya pemberitaan bahwa perusahaan mereka diduga tidak memberikan hak pesangon terhadap salah satu karyawannya bernama Ahmad Ayumi yang telah di PHK.

Wawan Sutrisna selaku Human Resources (HR) PT KO ONE menjelaskan bahwa Ahmad Ayumi yang merupakan karyawan PT KA ONE sebelumnya telah menerima 3 kali Surat Peringatan (SP) dari perusahaan dikarenakan telah beberapa kali melakukan indipliner.

“Yang bersangkutan ini ada sedikit masalah di sikap displinnya, sudah kami berikan SP 1 , 2 dan 3, dan sampai di SP 3 itu kami masih memberi kesempatan untuk memperbaiki, kemudian masa SP 3 belum selesai yang bersangkutan mangkir lagi, tidak masuk kerja, tidak ada kabar, tidak ada koordinasi, dihubungi susah, itu bukan sehari dua hari, kalau di total sampai 7 hari” terang nya kepada wartawan, usai berkonsultasi dengan Disnaker Kota Cilegon, Senin (26/08/2024).

Perihal SP 3, Wawan menerangkan bahwa adanya peringatan lebih keras yang berisi keterangan jika yang bersangkutan melakukan Indisilpiner kembali dianggap telah mengundurkan diri.

“Di SP 3 ini sepertinya sudah harus diberi peringatan keras, maka di akhir itu ada pernyataan kalau yang bersangkutan ini melakukan kesalahan lagi maka di anggap sudah mengundurkan diri, karena sudah menunjukan performa yang kurang baik," terangnya.

Setelah mendapat SP 3, Lanjut Wawan, Ahmad Ayuni rupa nya kembali melakukan Indisipliner tanpa ada keterangan apa pun yang diberikan ke pihak perusahaan.

“Walau pun yang bersangkutan ngasih informasi sakit tapi tidak bisa menunjukan dokumen apa pun , jadi kami fikir yang bersangkutan memang sudah tidak mau bekerja, dan karena yang bersangkutan sudah mendatangani SP 3 maka kami anggap yang bersangkutan siap mengundurkan diri, dan melalui Leader nya juga saya dapat Informasi yang bersangkutan itu sudah tidak mau bekerja," ujarnya.

Perihal hak pesangon, dari regulasi  bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri, namun ada kebijakan yang disetujui dari Manajemen PT . KA ONE dengan akan memberikan 4 bulan gaji sesuai undang – undang Mangkir.

“Kami tetep mengajukan semacam penghargaan untuk yang bersangkutan, dari kebijakan yang sementara kami pilih itu di undang – undang Mangkir, kebijakan yang disetujui itu 4 bulan gaji, tapi kami tidak serta merta langsung 4 bulan gaji, itu kan dari sisi pandangan kami, untuk itu kami meminta pandangan nya kepada Disnaker," tutupnya.