Komentar
Papan Informasi Proyek
CILEGON— Setelah dipertanyakan warga karena selama 3 tahun belum kunjung selesai dan ditempati, pekerjaan lanjutan pembangunan Rumah Dinas Sekretaria Daerah (Sekda) Kota Cilegon oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp. 199 juta dinilai pihak ketiga tidak profesional oleh Ormas Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Markas Daerah (Mada) Kota Cilegon.
Jajaran Ormas tersebut diketahui sudah melakukan monitoring ke lokasi proyek, hanya sejumlah pekerja saja yang tengah bekerja membangun Pos Keamanan dan Kanopi halaman belakang gedung diduga tanpa didampingi mandor, bahkan pihak pelaksana hanya satu kali datang ke lokasi.
"Ini gimana, kok lucu, kata pekerja bahwa pelaksana baru satu kali datang ke lokasi, Itu juga pada saat awal pekerjaan, ke sini - sini nya gak pernah datang lagi, padahal udah seminggu pekerjaan ini dilaksanakan. Pembangunan awal saat Pak Helldy baru menjabat, ini sampai mau habis jabatan belum juga jadi," kata Sekretaris KKPMP Kota Cilegon, Umar Nawawi. Sabtu (14/12/2024)
"Mandornya juga jarang ada dilokasi, info yang kami dapat dari pekerja bahwa mandornya sibuk mengecek pekerjaan lain di rumdin Walikota dan pekerjaan di Blok I , para pekerjanya juga gak kenal sama mandor dan pelaksananya, kan aneh, no HP nya pun mereka gak punya, gimana cerita nya, bagaimana kalau terjadi apa - apa ?," imbuh Umar.
Diketahui para pekerja proyek PL ini berasal dari luar Cilegon yang telah selesai mengerjakan pembangunan gedung sekolah SDN Kranggot.
"Mereka (Pekerja) ini baru aja selesai mengerjakan pekerjaan di SDN Kranggot dan lanjut mengerjakan Rumdin Sekda, dan berasal dari Rangkas, kasian juga mereka kalau tidak ada mandor nya, konsultan pengawas juga gak ada dilokasi," ucapnya.
"Dan informasi yang kita dapat kontraktor ini dari Serang yang banyak dapat paket proyek di APBD Cilegon, tapi untuk proyek PL diduga pakai atau pinjam bendera perusahaan lokal. Ini jadinya pengusaha lokal seperti 'londo ireng'," sambungnya.
Untuk itu KKMP Kota Cilegon meminta agar DPUPR Kota Cilegon menegur pihak pelaksana maupun Konsultan.
"Ini pekerjaan harus distop dulu, Peltek DPUPR Cilegon harus bertindak tegas menegur pelakananya, kita akan sampaikan ini ke PU dan akan kami layangkan somasi atau surat audiensi, kami juga akan terus memonitoring di lokasi," tegasnya.
Sementara Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Cilegon, Retno saat ini belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi terkait dugaan kejanggalan dan lambatnya pembangunan gedung Rumdin Sekda. (*/red)
#Pembangunan
