Komentar
Jajaran Forum Peduli Cilegon
CILEGON— Setelah mengikuti aksi demonstrasi bersama Aliansi Masyarakat Termarginalkan pada Rabu (8/1/2025), ribuan guru menegaskan akan kembali menggelar aksi susulan, karena tidak puas dengan hasil jawaban dari perwakilan Pemkot Cilegon.
"Hari ini guru madrasah yang turun hanya perwakilan saja, ikut bersama Aliansi Masyarakat Termarginalkan, sekitar seratus orang. Karena ada oknum pengurus yang berupaya mencegah kami demo ke Pemkot Cilegon untuk menuntut hak honor kami," kata Guru Madrasah, Ustadz Hurdi saat ditemui usai ikut aksi.
Ustadz Hurdi yang juga kepala Madrasah Al Khairiyah Kubang Welingi ini, menegaskan Pemkot Cilegon harus bertanggung jawab atas terjadinya devisit anggaran yang berimbas pada ribuan guru yang tidak menerima honor daerah hingga penghujung tahun 2024.
"Ada lima ribu lebih guru madrasah di Cilegon yang harus dibayar oleh Pemkot Cilegon, karena honor di Bulan Oktober, November dan Desember tidak dibayar. Padahal honor kami tidak lebih besar dari honor RT/RW," ujarnya.
"Ke depan kita berharap honor kami juga dibayar setiap bulan seperti RT/RW, bukan lagi per triwulan," imbuhnya.
Kekecewaan juga disampaikan oleh perwakilan guru, Martin Al Qosim yang menegaskan pihaknya tidak puas dengan jawaban dari pejabat Pemkot Cilegon saat audiensi menemui aksi massa.
"Jawabannya tadi jelas pihak ketiga bisa dibayar tapi honor guru katanya hangus karena aturan tidak bisa. Sedangkan ada guru madrasah, guru sekolah, guru ngaji, PAUD, Kader dan Linmas Aturan kan yang buat pemerintah, kenapa seolah lepas tanggung jawab?" bebernya.
"Untuk itu kami akan coba komunikasi lintas dengan guru-guru untuk mengagendakan demo kembali dengan ribuan massa," sambungnya.
Komunitas Dragon Banten, Edi Jhon menyatakan pihaknya akan terus mengawal pembayaran honor daerah untuk ribuan guru, kader dan linmas. Di mana pejabat perwakilan Pemkot Cilegon yakni Asda I menyatakan akan melakukan konsultasi hukum ke Kejari Cilegon terkait pembayaran honor tersebut.
"Jangan terpaku pada aturan, ini soal hak ribuan guru-guru, kader dan linmas. Pejabat jangan seenaknya ngomong, masa kalau dibayarkan guru madrasah bisa dipanggil kejaksaan dan kepolisian. Apa tidak paham bahwa negara harus hadir membela rakyat, bukan menakuti apalagi merampas haknya," tegasnya.
"Kalau guru mau demo kami siap ikut turun membela, termasuk kita akan kawal ke Kejari agar konsultasi hukum Pemkot Cilegon ke Kejari melibatkan perwakilan guru madrasah guru ngaji, guru honor, guru Paud, kader dan Linmas, agar akuntable dan transparan. Tuntutan guru Pemkot Cilegon segera membayar honor, cucucucu," sambungnya.
Hal senada dikatakan oleh Perwakilan Forum Peduli Cilegon (FPC), Toing yang menyatakan FPC mendapatkan amanah dari guru untuk menyampaikan aspirasi.
"Ketika diupayakan tidak juga Pemkot membayar dan hanya jadi janji. Guru-guru kembali demo kami juga kembali siap untuk turun, termasuk melakukan hearing ke DPRD Cilegon terkait devisit anggaran yang berdampak pada ribuan orang," tegasnya. (*/red)
#Pemerintahan
