Komentar
Staf Khusus Wapres RI, drg. Tina Talisa saat diskusi special dengan pedagang kaki lima (gorengan, bakso dan warung kopi), serta Asosiasi PKL Indonesia.
JAKARTA— Pemerintah saat ini sedang menata ulang penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, harga dan volume. Juga untuk cegah potensi kebocoran subsidi tahun 2025 Rp 87,5 trilyun yang terduga bisa sampai 60%.
Untuk mendapatkan informasi langsung, Staf Khusus Wapres RI, drg. Tina Talisa melakukan diskusi special dengan pedagang kaki lima (gorengan, bakso dan warung kopi), serta Asosiasi PKL Indonesia di PG Center's Jakarta, Jumat, 28/2/2025.
"Hari ini, di PG Center Jakarta, Stafsus Wapres berdiskusi special dengan pedagang kaki lima (PKL) terkait upaya pemerintah menata ulang penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg. Ini keberlanjutan pertemuan APKLI dengan Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia 18/2/2025. Kita berharap aspirasi kawulo alit rakyat kecil, PKL, usaha mikro, petani dan nelayan sasaran didengar oleh pemerintah. Yaitu revisi Perpres RI 104/2007 sehingga subsidi gas LPG 3 kg tepat sasaran, harga dan volume, serta tidak terjadi kebocoran," kata pengantar Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun Atmo M Biomed.
Dalam diskusi tersebut, Stafsus Wapres RI juga bertanya ke beberapa PKL. Seperti Pak Gani PKL Gorengan, Pak Kartim PKL Bakso dan Hj Andii Sukma Warung Kopi perihal gas melon, baik sebelum, saat dan sesudah kebijakan pemerintah akan dilakukan perubahan," sambung Ali Mahsun
Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Wapres RI drg Tina Talisa menegaskan bahwa gas LPG 3 kg itu disubsidi pemerintah dan diperuntukan bagi yang berhak menerima. Dan saat ini pemerintah sedang menata ulang kebijakan penyaluran dan pengawasannya.
"Pedagang kaki lima, atau usaha mikro bagi pemerintah adalah pejuang ekonomi. Bukan saja gerakkan ekonomi, lebih dari itu, punya peran besar dalam pembangunan SDM Indonesia," tegas Stafsus Wapres, Tina.
Seperti Pak Gani PKL gorengan omset Rp 24 juta sebulan atau Rp 288 juta/tahun (1,5 tabung/hari), Pak Kartim PKL bakso omset Rp 30 juta/bulan atau Rp 360 juta/tahun (1/2 tabung/hari), juga Hj Andi Sukma dengan omset Rp 360 juta/tahun (2-3 tabung/hari) masuk kategori usaha mikro berhak menerima subsidi gas LPG 3 kg. Jadi yang kaya serta usaha kecil, menengah dan besar tidak berhak mendapatkan subsidi pemerintah," jelas Tina.
Dalam diskusi di tempat PKL ye rsebit, turut hadir, Bendahara Umum, Rizal S Iman, Waketum Meihadir Ahmad, Ketua, Suyanto, serta Ketua DPW Jakarta Sures, Ketua DPD Se-Jakarta, serta Ratu Sofi Yulinar Ketua DPD Lebak Banten beserta jajaran. (*/red)
#Ekonomi
