Komentar
Diskusi terbuka bertajuk Gerakan Diskusi Literasi Demokrasi (Gerakan SAKA)
SERANG— Polemik Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang memicu kekecewaan mendalam dari kalangan mahasiswa. Mereka menilai penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, khususnya jajaran pengawasan di Bawaslu Banten, telah gagal total dalam menjalankan tugasnya.
Dalam diskusi terbuka bertajuk Gerakan Diskusi Literasi Demokrasi (Gerakan SAKA) yang digagas oleh aktivis muda Banten, Ahmad Ru’yat. Mahasiswa menyoroti lemahnya pengawasan hingga berujung pada keputusan PSU. Menurut mereka, hal ini menjadi pukulan telak bagi integritas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang.
"KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab. Ini bukan PSU pertama! Kalau pengawasan lemah, bukan tidak mungkin PSU kembali terjadi. Kami mahasiswa mendesak agar ini menjadi evaluasi menyeluruh, jangan sampai masyarakat terus dikorbankan karena kelalaian mereka,” tegas Ahmad Ru’yat.
Mahasiswa juga menyatakan, jika KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka para komisionernya layak diganti.
“Kalau perlu, ketua beserta seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Serang dicopot! Ini sudah kegagalan fatal. Mereka berdosa karena menghamburkan anggaran baru, yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah maupun program nasional,” ujar Ru’yat.
Mahasiswa khawatir, potensi pelanggaran serupa masih mengintai pelaksanaan PSU lanjutan. Bawaslu Banten dinilai belum maksimal dalam menindak pelanggaran di lapangan. Mahasiswa pun mempertanyakan arah demokrasi di Kabupaten Serang jika kejadian serupa masih terus berulang.
“PSU lagi, PSU lagi! Mau dibawa ke mana demokrasi kita? Kalau seperti ini, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah yang katanya mau baik?,” tuturnya.
Sebagai bentuk protes, mahasiswa mendesak adanya pembenahan total dalam tubuh penyelenggara pemilu. “Komisioner harus tahu diri. Gagal kerja, gagal jaga demokrasi. Kalau tidak mau berubah, ya mundur saja!," tegas Ahmad Ru’yat
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga mendesak agar Aparatur Penegak Hukum dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, tidat cawe-cawe dan ketidak netralan terhadap demokrasi di Pilkada Kabupaten Serang maupun Banten
"Jangan biarkan adanya cawe-cawe hanya membuat demokrasi bobrok dan pemborosan naggaran yang tidak bermanfaat. Sedangkan hobinya penyelenggaraan dan pengawasan selalu menggunakan anggaran Pilkada di tempat mewah," tegasnya. (*/red)
#Politik
